Di negeri yang katanya sedang mengejar kemajuan, ironi justru muncul dari cara pemerintah menentukan apa yang boleh dibungkam dan apa yang boleh diteruskan.
Ketika pemutaran film dokumenter Pesta Babi dibubarkan di beberapa daerah, proyek-proyek yang berpotensi merusak hutan justru tetap berjalan tanpa gangguan berarti.
Dari sudut pandang arsitek, situasi ini bukan sekadar persoalan politik atau kebebasan berekspresi, tetapi tanda bahwa arah pembangunan Indonesia sedang kehilangan kepekaan terhadap ruang hidup manusia dan alam.
Film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale memperlihatkan bagaimana masyarakat adat di Papua Selatan menghadapi tekanan besar akibat proyek berskala masif seperti food estate, sawit, hingga bioetanol.
Tradisi adat Awon Atatbon atau Pesta Babi yang menjadi simbol relasi masyarakat adat dengan alam perlahan terancam hilang karena hutan yang selama ini menjadi ruang hidup mereka berubah menjadi lahan industri.
Alam Hanya Dianggap Lahan Kosong?!
Dalam praktik arsitektur dan perencanaan kota, ada satu kesalahan berbahaya, melihat alam hanya sebagai ruang kosong yang siap diisi proyek.
Padahal hutan bukan sekadar area hijau di peta. Hutan adalah sistem ekologis, sumber pangan, identitas budaya, dan pelindung iklim.
Namun banyak proyek pembangunan di Indonesia masih membuka lahan sebesar mungkin demi mengejar angka investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti food estate di Merauke sering dipresentasikan sebagai simbol ketahanan pangan modern. Tetapi pertanyaannya, ketahanan pangan untuk siapa jika masyarakat adat justru kehilangan tanah dan sumber kehidupannya?
Dari perspektif arsitek, pembangunan seharusnya tidak hanya berbicara tentang membangun fisik, tetapi juga menjaga keberlanjutan ruang hidup.
Ketika ribuan hektare hutan dibuka, maka yang hilang bukan hanya pepohonan. Yang hilang adalah siklus air, kualitas udara, habitat satwa, hingga memori kolektif masyarakat lokal.
Kritik terhadap Cara Negara Mendefinisikan Kemajuan
Ada pola yang mulai terasa mengkhawatirkan, kritik dibatasi, proyek dipercepat. Pemutaran film dokumenter dibubarkan dengan alasan keamanan atau ketertiban, sementara proyek-proyek yang berdampak besar terhadap lingkungan tetap mendapat pengawalan.
Sebagai arsitek, kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah pembangunan hari ini benar-benar dirancang untuk manusia, atau hanya untuk memenuhi target ekonomi dan citra kemajuan?
Pembangunan jalan tol di kawasan hutan, ekspansi sawit, hingga pertambangan nikel di Kalimantan Timur dan Papua menunjukkan bahwa orientasi pembangunan masih sangat eksploitatif.
Alam diposisikan sebagai sumber daya yang bisa terus diambil tanpa mempertimbangkan kapasitas pemulihannya.
Padahal di dunia arsitektur modern, konsep pembangunan berkelanjutan sudah menjadi standar utama.
Banyak negara mulai bergerak ke arah desain rendah emisi, konservasi lanskap, hingga pembangunan yang menghormati komunitas lokal.
Ironisnya, Indonesia yang memiliki salah satu hutan tropis terbesar di dunia justru sering terjebak pada paradigma tebang dulu, pikir belakangan.
Arsitektur Bukan Sekadar Bangunan
Masyarakat sering mengira arsitektur hanya soal desain rumah, gedung, atau estetika kota. Padahal arsitektur juga berbicara tentang dampak dengan lingkungannya.
Ketika sebuah proyek menggusur hutan adat tanpa dialog yang adil, maka sebenarnya yang rusak bukan hanya lanskap, tetapi juga struktur sosial dan budaya masyarakat.
Film Pesta Babi memperlihatkan bahwa masyarakat adat Papua memiliki cara hidup yang sangat terhubung dengan alam. Hutan bukan aset ekonomi semata, melainkan bagian dari identitas mereka.
Ketika hutan hilang, mereka kehilangan ruang spiritual, sejarah, dan sistem kehidupan yang diwariskan turun-temurun.
Di titik ini, kritik arsitek terhadap arah pembangunan menjadi relevan. Sebab pembangunan yang baik seharusnya tidak menghapus identitas lokal demi menciptakan proyek seragam berskala industri.
Indonesia memang membutuhkan pembangunan. Infrastruktur penting, ketahanan pangan juga penting. Tetapi pembangunan tanpa keseimbangan ekologis hanya akan menciptakan krisis baru di masa depan.
Banjir, suhu kota yang semakin panas, longsor, hingga krisis air merupakan bukti bahwa alam memiliki batas toleransi. Ketika hutan terus ditekan demi proyek, dampaknya akan kembali ke manusia dalam bentuk bencana ekologis.
Karena itu, kritik terhadap proyek-proyek yang berpotensi menyebabkan deforestasi bukan berarti anti pembangunan.
Justru sebaliknya, kritik tersebut lahir karena masih ada harapan agar pembangunan Indonesia bergerak ke arah yang lebih manusiawi, lebih ekologis, dan lebih menghormati masyarakat lokal.
Pembubaran diskusi atau nobar film mungkin bisa menghentikan percakapan untuk sementara. Tetapi pertanyaan tentang masa depan hutan, masyarakat adat, dan arah pembangunan Indonesia akan terus muncul.
Dan bagi banyak arsitek, pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar membangun proyek yang terlihat megah di atas kertas.
